​TANAH LAUT — Upaya mendorong desa agar tak lagi sekadar menjadi penonton alias objek pembangunan mulai menemukan momentumnya. Di Desa Panggung Baru, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kini menjadi pintu masuk krusial menuju kemandirian ekonomi yang berpijak pada potensi lokal.
​Langkah konkret ini digerakkan oleh Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Tanah Laut (Politala) yang turun langsung melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Kamis, (16/04/2026)Mengusung tajuk “Pendampingan dan Pelatihan Pengelolaan BUMDes dan Kewirausahaan Berkelanjutan bagi Masyarakat Desa Berbasis Administrasi Keuangan dan Perpajakan”, agenda ini tak hanya membidik pemberdayaan ekonomi, melainkan juga menopang ketahanan pangan nasional dari level akar rumput.

​Guna memastikan pendampingan berjalan komprehensif, Politala menerjunkan dua tim sekaligus yang bekerja secara paralel membedah dua urat nadi utama BUMDes.
​Penguatan di sektor hulu, yakni fondasi kelembagaan, dikawal langsung oleh Tim 1 Pengabdian Masyarakat. Tim yang diisi oleh sederet akademisi mumpuni ini beranggotakan M. Riduan Abdillah, S.E., M.Si., Akt., CA., Ardi Kurniawan, S.T., M.M., Anto Andreawan, S.E., M.Si., Annisa Sari, M.M., Rina Pebriana, S.E., M.Comm., dan Yuli Fitriyani, S.E., M.Sc.

​Mewakili Tim 1, Dosen Akuntansi Perpajakan Anto Andreawan menyebut perubahan regulasi telah membuka ruang lebar bagi BUMDes untuk bermanuver lebih profesional. Ia mengingatkan bahwa tanpa struktur organisasi yang solid, BUMDes berisiko berjalan bak kapal kehilangan kompas.
​“BUMDes sekarang sudah berbadan hukum. Artinya, pengelolaannya tidak bisa lagi dilakukan secara konvensional. Harus ada tata kelola yang jelas, akuntabel, dan selaras dengan regulasi,” ujar Anto. Ia menambahkan, aturan anyar seperti UU Cipta Kerja dan PP 11/2021 membukakan keran akses permodalan dan kemitraan yang menuntut kesiapan kelembagaan.

​Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Program Studi Akuntansi Perpajakan yang juga tergabung dalam Tim 1, M. Riduan Abdillah, menegaskan bahwa desa sejatinya menyimpan denyut potensi besar yang selama ini masih tertidur. “Kalau dikelola dengan baik, BUMDes bisa menjadi tulang punggung ekonomi desa. Ini bukan hanya soal usaha, tapi juga soal kemandirian dan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

​Jika Tim 1 merapikan fondasi kelembagaan, giliran Tim 2 yang mengambil peran strategis di sektor pengelolaannya. Tim 2 menitikberatkan fokus pada penguatan akuntabilitas keuangan dan operasional. Aspek ini menukik langsung pada implementasi regulasi terbaru—seperti PP Nomor 11 Tahun 2021 dan Permendes Nomor 136 Tahun 2022—dalam penyusunan laporan keuangan.

Pendampingan oleh Tim 2 ini ditujukan agar pembukuan BUMDes menjadi lebih transparan, sekaligus memastikan alokasi Dana Desa untuk ketahanan pangan berjalan efektif dan tepat sasaran.

​Gayung pun bersambut. Pemerintah Desa Panggung Baru mengapresiasi penuh kolaborasi akademis ini. Muhammad Syafitri, Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Desa Panggung Baru, hadir mewakili Kepala Desa yang kebetulan tengah menimba ilmu dalam program retreat kepemimpinan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang.

​Bagi Syafitri, pendampingan dari kedua tim ini ibarat oase di tengah kebutuhan warga akan tata kelola yang mumpuni. “Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut ke depan untuk membantu masyarakat. Terkait BUMDes, kita akhirnya bisa berdiskusi langsung tentang bagaimana tata cara mengelola keuangan dengan benar dan sesuai aturan,” ungkapnya.

​Bagi masyarakat Desa Panggung Baru, forum ini terbukti lebih dari sekadar transfer pengetahuan di ruang kelas. Ini adalah pijakan nyata untuk membangun desa yang tangguh, ekonomi yang berdaya, dan pembukuan yang transparan demi masyarakat yang lebih merdeka secara finansial.